Kemitraan China Dinilai Bisa Percepat Transisi Energi Filipina, Tetapi Hambatan Besar Masih Mengadang

Kemitraan China percepat transisi energi Filipina menjadi sorotan baru setelah sebuah studi menilai kerja sama bilateral bisa membuka jalan bagi energi terbarukan, meski hambatan grid, izin, dan pembiayaan masih membayangi.

TERBARUKAN.COM – Filipina dinilai memiliki peluang mempercepat transisi energi bersih jika mampu membangun kerja sama yang lebih strategis dengan China. Namun, di balik peluang itu, sektor energi negara tersebut masih dibebani persoalan lama yang belum tuntas, mulai dari dominasi bahan bakar fosil hingga kendala teknis dan pembiayaan yang menahan laju proyek energi terbarukan.

Temuan itu tertuang dalam studi terbaru yang dirilis People of Asia for Climate Solutions (PACS) dan New Energy Nexus (NEX). Laporan tersebut menilai hubungan Filipina dan China di sektor energi terbarukan belum berkembang maksimal, padahal kedua negara memiliki kebutuhan dan kapasitas yang saling melengkapi.

Bagi Filipina, tantangannya cukup mendesak. Negara itu menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 35 persen pada 2030 dan 50 persen pada 2040. Namun sampai sekarang, sekitar 78 persen bauran energinya masih ditopang bahan bakar fosil. Angka itu memperlihatkan bahwa agenda transisi energi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada target, tetapi harus disertai langkah konkret di lapangan.

Tekanan untuk bergerak lebih cepat juga datang dari sisi keamanan energi. Filipina masih sangat bergantung pada pasokan impor, terutama minyak mentah dari Timur Tengah. Ketergantungan ini membuat sistem energinya rentan terhadap lonjakan harga internasional dan gangguan pasokan, dua faktor yang terus berulang setiap kali pasar energi global bergejolak.

Dalam konteks itu, laporan PACS dan NEX melihat China sebagai mitra yang berpotensi memainkan peran penting. China dinilai memiliki kekuatan dalam manufaktur, teknologi, dan pengalaman pengembangan energi terbarukan dalam skala besar. Sementara itu, Filipina memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah serta kebutuhan pasar yang terus tumbuh. Kombinasi inilah yang disebut bisa menjadi titik temu kepentingan kedua negara.

Namun studi tersebut menegaskan bahwa kerja sama yang dibutuhkan bukan semata tambahan investasi. Fokus utamanya justru harus bergeser ke model kemitraan yang menciptakan manfaat jangka panjang bagi Filipina. Artinya, kerja sama harus mendorong alih keterampilan, memperkuat kapasitas teknis lokal, membuka peluang usaha bagi perusahaan domestik, dan menumbuhkan rantai pasok industri yang lebih kuat di dalam negeri.

Pendekatan ini penting karena tantangan transisi energi Filipina bukan hanya soal ketersediaan proyek, tetapi juga kemampuan ekosistem nasional untuk menopangnya. Jika kerja sama hanya berhenti pada pembangunan proyek dan impor teknologi, maka manfaat ekonominya akan terbatas. Sebaliknya, bila dirancang lebih strategis, kemitraan internasional dapat ikut membangun fondasi industri energi bersih yang lebih tahan lama.

Laporan itu juga menyoroti peluang yang tidak hanya berada pada proyek berskala besar. Solusi desentralistik seperti PLTS atap dan mikrogrid dinilai bisa menjadi jalur yang lebih cepat untuk memperluas akses energi bersih, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani jaringan utama. Selain lebih fleksibel, pendekatan ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sistem kelistrikan nasional.

Di saat yang sama, hambatan struktural tetap menjadi masalah utama. Studi tersebut mencatat persoalan integrasi jaringan listrik masih menjadi salah satu tantangan terbesar. Selain itu, akses pembiayaan bagi pengembang kecil masih terbatas, proses perizinan dinilai rumit, dan kerangka standar teknis belum sepenuhnya mendukung percepatan implementasi proyek. Hambatan-hambatan ini tidak hanya dirasakan investor besar, tetapi juga pelaku usaha lokal yang seharusnya bisa menjadi penggerak penting transisi energi.

Karena itu, laporan tersebut mendorong prioritas kerja sama yang lebih terarah. Beberapa bidang yang dianggap paling potensial antara lain perluasan PLTS atap, pengembangan sistem off-grid untuk komunitas yang belum terlayani optimal, penguatan teknologi baru, integrasi kendaraan listrik dengan infrastruktur surya, peningkatan kapasitas tenaga kerja teknis, serta inisiatif ekonomi sirkular yang mendukung industri energi bersih.

Studi itu juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih rapi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, dan penyedia teknologi dari China. Tanpa koordinasi yang kuat, peluang kerja sama hanya akan berhenti sebagai wacana. Sebaliknya, jika hambatan regulasi dapat disederhanakan, akses pembiayaan diperluas, dan standar teknis diperkuat, maka implementasi proyek dinilai bisa bergerak jauh lebih cepat.

Hal lain yang ditekankan adalah soal distribusi manfaat. Transisi energi, menurut laporan tersebut, perlu dirancang agar tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi di dalam negeri. Itu berarti industri lokal, pekerja, dan inovator di Filipina harus diposisikan sebagai bagian dari penerima manfaat utama, bukan sekadar penonton dari masuknya investasi asing.

Secara keseluruhan, studi ini memperlihatkan bahwa Filipina sebenarnya tidak kekurangan peluang untuk mempercepat peralihan ke energi bersih. Yang masih menjadi pekerjaan besar adalah bagaimana membangun model kerja sama yang mampu menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus memperkuat kemampuan domestik untuk jangka panjang.

Dengan kata lain, masa depan energi Filipina tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga oleh kualitas kemitraan yang dibangun. Bila dirancang dengan tepat, kerja sama dengan China bisa menjadi pendorong penting bagi sistem energi yang lebih aman, lebih terjangkau, dan lebih berkelanjutan. Namun tanpa pembenahan hambatan mendasar, target energi terbarukan berisiko tetap berjalan lebih lambat dari yang dibutuhkan. (*)